Cuti Boleh Diuangkan Bagaimana Ketentuan Perhitungannya

Cuti Boleh Diuangkan Bagaimana Ketentuan Perhitungannya

Pernahkah Anda mendengar bahwa cuti tahunan karyawan yang belum diambil ternyata dapat diuangkan? Cuti tahunan sendiri merupakan hak paling umum yang dimiliki oleh karyawan di Indonesia dimanapun mereka bekerja. Perhitungannya adalah cuti diberikan sejumlah satu hari setiap bulan, sehingga secara kumulatif terdapat 12 hari cuti yang dimiliki setiap tahun oleh setiap pekerja.

Pada prakteknya, perhitungan, prosedur dan jumlah cuti yang bisa diambil dalam satu periode waktu tentu kembali pada kebijakan perusahaan serta surat perjanjian kerja, kontrak kerja, kesepakatan kerja atau sejenisnya yang disetujui perusahaan dan karyawan. Regulasi yang mengatur hal ini adalah Pasal 79 UU Nomor 13 Tahun 2003. Di bawah ini ada beberapa kondisi cuti yang bisa diuangkan dan cara perhitungannya.

Kondisi Cuti Diuangkan

UU No. 13 Tahun 2003 telah mengatur cuti tahunan yang didapatkan karyawan adalah sejumlah 12 hari dalam satu tahun, dengan asumsi 1 hari setiap bulannya. Pasal 156 Ayat 4 UU Nomor 13 Tahun 2003 juga menjelaskan, bahwa cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur, dapat diganti ke dalam bentuk uang.

Ada beberapa metode perhitungan cuti yang digunakan di Indonesia. Pertama adalah metode annually, di mana perusahaan memberikan periode tertentu untuk memunculkan hak cuti karyawan. Karyawan lama akan menggunakan perhitungan per Januari (yang biasa digunakan) dan karyawan baru dihitung secara proporsional sesuai bulan ia masuk kerja.

Kedua adalah anniversary, di mana perhitungan cuti dilakukan setelah seorang karyawan bekerja selama sekurang-kurangnya 12 bulan. Setelah bekerja dalam periode tersebut, baru hak cuti tahunan karyawan didapatkan sejumlah 12 hari pada tahun berikutnya.

Ketiga adalah monthly, di mana setiap karyawan memiliki hak cuti tahunan sebanyak 1 hari per bulan. Diberlakukan secara bervariasi, mulai dari sejak saat pertama masuk, atau bisa juga dihitung setelah masa kerja selama 1 tahun.

‘Pencairan’ Cuti yang Dapat Diuangkan

Biasanya, cuti yang diuangkan dilakukan ketika hubungan kerja antara karyawan dan perusahaan berakhir. Bisa dengan PHK, berakhirnya kontrak, atau pengunduran diri karyawan. Sebelum dapat menghitung jumlah total uang yang dicairkan atas cuti yang belum diambil, terdapat 3 hal yang harus diketahui. Pertama adalah upah kotor setiap bulan, jumlah hak cuti yang diterima setiap tahun, dan tanggal berakhirnya kerjasama karyawan dan perusahaan.

Perhitungan pertama adalah untuk mengetahui jumlah cuti yang dapat diuangkan. Misalnya pemberian hak cuti dilakukan secara langsung pada awal tahun sejumlah 12 hari. Bulan selesainya hubungan kerja adalah Oktober. Maka hak cuti yang didapat diuangkan (jika belum pernah diambil) adalah sejumlah 10/12 x 12 = 10 hari.

Untuk besaran uang yang dapat dicairkan atas hak cuti tahunan yang belum diambil ini, perhitungannya adalah sebagai berikut. Katakanlah gaji yang diterima setiap bulan adalah Rp10.000.000, jumlah hari kerja pada bulan Oktober adalah 25 hari. Maka besaran uang yang dapat dicairkan = 10/25 x Rp10.000.000 = Rp4.000.000. Jadi total jumlah cuti yang dapat diuangkan adalah sejumlah Rp4.000.000.

Perhitungan Sebenarnya

Pada praktek sebenarnya, perhitungan cuti karyawan yang dapat diuangkan akan berbeda-beda tergantung dengan kebijakan perusahaan tempat ia bekerja. Perhitungan di atas hanya memberikan gambaran sederhana saja mengenai perhitungan dasar yang dapat dilakukan untuk memberikan logika utamanya.

Sebagai pemberi kerja, sebaiknya mencantumkan rincian ini pada surat perjanjian kerja atau sejenisnya untuk dipahami oleh karyawan ketika ia pertama masuk kerja. Tujuannya sederhana, yaitu agar terdapat pemahaman bersama antara Anda sebagai pemberi kerja dan karyawan sebagai pekerja di perusahaan Anda. Pemahaman bersama pada hal ini akan meminimalisir kesalahpahaman yang mungkin terjadi di kemudian hari.

Hak cuti memang menjadi hak yang wajib diberikan oleh perusahaan pada pekerja. Mulai dari cuti tahunan, cuti hamil, cuti berbayar, cuti tidak berbayar, dan sebagainya. Setiap jenis cuti tersebut memiliki syarat dan kondisi masing-masing untuk diberikan pada pekerja.